Ilustrasi YouTube.

IDNews.co.id – Sebagai langkah mengurangi konten berbau terorisme pada mediumnya, YouTube sudah melarang video dari ulama ekstremis asal Amerika Serikat, Anwar al-Awlaki.

Nama al-Awlaki memang cukup jadi perhatian untuk pemerintah Negeri Paman Sam. Sosok itu dianggap bertanggungjawab menebarkan memahami berlebihan di AS dan berperan menebarkan bibit terorisme di negara adidaya itu.

Walau al-Amlaki sudah terbunuh karena serangan drone tentara AS pada 2011, tetapi pendukung ulama itu selalu mengunggah dan menebarkan ceramahnya di YouTube.

Untuk itu, dikutip dari The New York Times, Senin 12 November 2017, YouTube dengan mencolok sudah mengurangi dan menghapusi arsip video al Awlaki. Sebelumnya ada langkah bersih-bersih YouTube itu, paling tidak ada beberapa ratus jam video ceramah al Awlaki yang ada di YouTube.

Dengan menggunakan teknologi video fingerprinting, YouTube saat ini menandai video al Awlaki dengan automatis dan memblokir video ulama itu sebelumnya diliat oleh pengguna YouTube.

Cara tersebut selama ini cukup berhasil mengurangi akses untuk melihat video al Awlaki. YouTube mengungkap, pada musim gugur tahun ini, video al Awlaki di YouTube ada lebih dari 70 ribu video. Tetapi sekarang ini video al Awlaki tinggal 18. 600 video, yang sebagian besar tentang laporan kehidupan dan kematiannya, perbincangan atas wafatnya ulama itu, hingga jejak karyanya. Video ceramah al Awlaki dilaporkan saat ini telah hilang dari medium video Google itu.

Langkah YouTube untuk bersihkan konten yang berbau ekstremisme itu didorong oleh banjir kritik dari beragam pihak. Facebook, Twitter hingga Google memperoleh kritikan karena lambat dalam mengatasi konten negatif itu. Para perusahaan internet itu sebelumnya senantiasa dikritik karena berdalih mereka yaitu medium netral tanpa ada bertanggungjawab atas apa yang di posting pemakai mereka.

Langkah YouTube bersihkan video ekstremis itu memperoleh sambutan dari pegiat antiterorisme.

” Ini yaitu peristiwa utama atas pertanyaan untuk kita, apakah kita dapat membiarkan proliferasi siber jihad yang tak teratasi, ” jelas Kepala Eksekutif Counter Extremism Project, Mark D. Wallace. (ndi)

LEAVE A REPLY